masukkan script iklan disini
Medan - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih bergerak membongkar dugaan korupsi proyek strategis nasional. Pada Kamis (9/4/2026) korps Adhyaksa mengobrak-abrik dua kantor otoritas pertanahan mencari bukti otentik dugaan korupsi pengadaan tanah jalan tol ruas Medan-Binjai yang menelan anggaran fantastis.
Penggeledahan ini menyasar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kota Medan. Operasi yang berlangsung hingga sore hari tersebut merupakan babak baru dalam mengusut kerugian negara pada proyek senilai Rp1,17 triliun.
Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, tindakan ini dilakukan berdasarkan Surat Izin Penggeledahan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Fokus penyidik tertuju pada titik-titik krusial yang diduga menjadi tempat penyembunyian dokumen manipulatif.
Di Kantor BPN Sumut, penyidik menyisir ruang kerja Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, ruang kerja staf pelaksan dan gudang arsip dokumentasi pengadaan lahan.
Diduga Langgar SOP, Kejati Sumut Periksa Tujuh Jaksa Karo terkait Kasus Amsal
Gara-gara Kasus Video Desa Amsal, Harli Semprot Kejaksaan Negeri Karo
Kejaksaan Obrak-abrik Kantor Badan Pertanahan di Medan Usut Triliunan Korupsi Tol
"Penyidik melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen terkait pengadaan tanah tol ruas Medan-Binjai Seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer yang dikerjakan sejak 2016 lalu," ungkap Rizaldi.
Meski telah menyita tumpukan berkas dan melakukan analisis dokumen di lokasi, Kejati Sumut hingga kini belum menetapkan satu pun tersangka. Kendati demikian, aroma adanya "permainan" harga tanah atau tumpang tindih kepemilikan lahan dalam proyek tahun 2016 itu kian menguat.
Rizaldi menyatakan pihaknya masih bekerja menyempurnakan alat bukti. Terutama mencari alat bukti pendukung yang dibutuhkan. Penggeledahan ini diharapkan dapat melengkapi puzzle bukti agar konstruksi hukum kasus ini menjadi terang benderang.
Proyek Tol Medan-Binjai sendiri merupakan bagian dari Trans-Sumatera yang vital. Namun, di balik aspal yang mulus, Kejati Sumut sedang berupaya membuktikan apakah ada aliran dana yang berbelok ke kantong pribadi oknum pejabat pertanahan atau pihak swasta melalui modus pengadaan tanah yang digelembungkan.(Yanti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar